Informasi terhentinya rencana pembangunan bandara baru ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas). Namun hingga kini, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerima wacana pembatalan ini.
Dalam informasi yang dikeluarkan oleh Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy S Priatna, seperti yang dikutip dari Okezone.com, tidak ada kemajuan berarti dalam proses pembangunan bandara, baik di Kulonprogo maupun di Bali. Apalagi investor asal India juga memilih mundur.
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono yang dikonfirmasi juga mengaku belum mengetahui masalah ini. Sultan belum mendengar permasalahan yang ada.
Senada dengan Sultan, Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto juga belum mendengar adanya wacana tersebut. Namun menurut sepengetahuannya, investor India hanya mitra dari PT Angkasa Pura I.
Menurutnya selama ini memang ada pekerjaan di Bappenas yang menangani masalah kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Hal itu diatur dalam kepres dan peraturan menteri terkait termasuk dalam perijinan teknis.
Terlepas dari masalah itu, menurut Tavip, gubernur justru menginginkan agar investor yang terlibat merupakan investor dalam negeri. Apalagi dana yang akan dipakai merupakan APBN, sehingga pihak yang akan terlibat wajib mengikuti proses lelang.
Sejauh ini, PT Angkasa Pura selaku pemrakarsa belum mengajukan izin resmi kepada gubernur. Padahal rekomendasi sangat penting untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin lokasi kepada Kementerian Perhubungan.
Sumber
