TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan Bupati Ngada, Marianus Sae, yang menutup Bandara Turelelo, Nusa Tenggara Timur, pernah terjadi di Timika, Papua, pada 2010. Tapi, bukan pejabat daerah pelakunya, melainkan petinggi perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia.
Pada awal 2010, PT Garuda Indonesia menerima surat dari Freeport yang menyatakan larangan bagi Garuda mengisi bahan bakar di Bandar Udara Internasional Moses Kilangin, Timika, yang dikelola Freeport, mulai 3 Januari 2010 hingga batas waktu tak ditentukan. Namun, larangan itu hanya bertahan sehari, dengan surat yang dikirimkan Freeport kepada Garuda.
Juru bicara PT Garuda Indonesia, Pujobroto, pada saat itu mengatakan, dugaan pelarangan terkait tak diizinkannya Presiden Direktur Freeport Armando Mahler dan rombongan terbang dengan pesawat Garuda dari Jayapura ke Timika.
Saat itu pesawat GA 652 milik Garuda terbang dari Denpasar menuju Timika. Tapi, cuaca buruk, sehingga penerbangan dialihkan dulu ke Jayapura. Ketika menunggu penerbangan lanjutan ke Timika, rombongan Freeport memaksa ikut pesawat itu. Padahal mereka dijadwalkan naik pesawat lain, GA 653. Kapten Manotar melarang rombongan Freeport terbang karena ada dokumen yang perlu diurus lagi jika ada perubahan penumpang.
Di Timika, pesawat Garuda harus mengisi bahan bakar sebelum ke Denpasar. Saat itulah petugas bandara melarangnya. Bahan bakar akhirnya diisi di Biak.
Juru bicara PT Freeport Indonesia, Mindo Pangaribuan, membantah jika dikatakan Presiden Direktur Freeport Armando Mahler memaksa naik pesawat Garuda. Tak benar itu, katanya. Soal bahan bakar, jauh sebelumnya, pihak Garuda sudah diberi tahu perihal keterbatasan avtur selama libur Natal dan tahun baru.
Sumber
